• INDOGRAF
  • INDEKS
Rabu, 18 November 2026
indograf.com
No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Bola
  • Selebriti
  • Otomotif
  • Video
Indograf.com
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Bola
  • Selebriti
  • Otomotif
  • Video
No Result
View All Result
Indograf.com
No Result
View All Result
Home Headline

Warga Ampera Kota Cirebon : Jangan Rampas Tanah Kami

Mawardi by Mawardi
6 September 2025
in Headline, News
A A
Warga Ampera Kota Cirebon : Jangan Rampas Tanah Kami
Share on FacebookShare on Twitter

Indograf.com – Menjelang putusan sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, ratusan warga Ampera Gunungsari Dalam dan Gunungsari Baru, RW 02, Kelurahan Pekiringan, menggelar aksi penyampaian aspirasi pada Jumat sore (5/9/2025).

Dalam aksinya, warga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengambil alih tanah milik mereka yang telah bersertipikat, sekaligus mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cirebon membuka blokir sertipikat yang sudah berlangsung sejak 2012.

Baca Juga

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) kawasan Tanjung Carat kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang.

Sertifikat HPL Tanjung Carat Diserahkan

17 November 2026
Dua Jabatan Strategis Kodam Jaya Berganti, Pangdam Tekankan Profesionalisme dan Inovasi

Dua Jabatan Strategis Kodam Jaya Berganti, Pangdam Tekankan Profesionalisme dan Inovasi

6 November 2026
Load More

Aksi dilakukan dengan membentangkan spanduk dan berjalan kaki mengelilingi kawasan Ampera Raya, Jalan Tentara Pelajar, Gunungsari Bedeng, hingga kembali ke Bapermas RW 02 Gunungsari Dalam.

Ketua RW 02, Asep Taryana, menjelaskan aksi ini merupakan bentuk perjuangan warga menjelang putusan PTUN pada 10 September 2025 terkait gugatan tanah Ampera yang diklaim sebagai aset Pemprov Jawa Barat.

“Total ada 117 sertipikat yang diblokir BPN atas perintah Pemprov, dan 108 warga sudah menggugat. Kami menuntut agar blokir segera dicabut,” tegas Asep.

Menurutnya, dalam persidangan terungkap fakta bahwa klaim Pemprov Jawa Barat hanya bersifat sepihak tanpa bukti kepemilikan sah. Pemblokiran itu dianggap bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 2 UU RI Nomor 28 Tahun 1999, serta merugikan masyarakat.

Asep menambahkan, warga sudah berjuang sejak lama untuk mendapatkan sertipikat. Mereka membeli tanah dari pemerintah pada 1971 dengan prosedur resmi dan menyetor uang ke kas negara. Setelah melalui proses panjang selama 23 tahun, sertipikat hak milik baru terbit pada 1993 melalui SK Kanwil BPN Jawa Barat.

“Tanah kami sah secara hukum, tapi sejak 2012 tiba-tiba diklaim Pemprov sebagai aset. Anehnya, kami tetap diminta membayar pajak,” ujarnya.

Kini, sebanyak 108 warga resmi menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon sebagai tergugat dan Gubernur Jawa Barat sebagai tergugat intervensi melalui PTUN Bandung. Putusan perkara dijadwalkan pada 10 September 2025. ***

Tags: AmperaKota CirebonPTUN
Previous Post

Lakukan Penggantian Wesel Demi Tingkatkan Keselamatan, KAI Daop 3 Cirebon Memohon Maaf Atas Dampak Kelambatan Perjalanan KA 

Next Post

Pandawa Harumkan Warisan Kuliner Indonesia di Jantung Kota Sydney

Artikel Terkait

Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) kawasan Tanjung Carat kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang.

Sertifikat HPL Tanjung Carat Diserahkan

by Indografnews
17 November 2026

INDOGRAF – Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menyerahkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) kawasan Tanjung Carat kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan...

Dua Jabatan Strategis Kodam Jaya Berganti, Pangdam Tekankan Profesionalisme dan Inovasi

Dua Jabatan Strategis Kodam Jaya Berganti, Pangdam Tekankan Profesionalisme dan Inovasi

by Muhammad SA
6 November 2026

INDOGRAF – Pangdam Jaya/Jayakarta Letjen TNI Deddy Suryadi, S.I.P., M.Si., memimpin langsung Tradisi Korps dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala...

GTRA Banyuasin Kembangkan UMKM Desa Kuala Puntian melalui Program Akses Reforma Agraria

GTRA Banyuasin Kembangkan UMKM Desa Kuala Puntian

by Indografnews
5 November 2026

INDOGRAF – Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Banyuasin mendorong pelaku UMKM Desa Kuala Puntian meningkatkan nilai ekonomi produk...

Kantah Kota Palangka Raya

Ferdinan Adinoto Pimpin Rapat Koordinasi Kantor Pertanahan Palangka Raya

by Indografnews
4 November 2026

INDOGRAF – Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, Ferdinan Adinoto, memperkuat koordinasi internal untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan pertanahan....

Please login to join discussion

Kategori

  • Berita Lainnya
  • Bola
  • Budaya
  • Ekonomi
  • Headline
  • News
  • Opini
  • Otomotif
  • Pemilu
  • Pendidikan
  • Pilihan Editor
  • Politik
  • Selebriti
  • Sosial
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Copyright
  • Media Partner
  • Redaksi
  • Kontak

© 2025 Indograf.com - beda itu Indonesia. All Rights Reserved

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

No Result
View All Result
  • News
  • Politik
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Bola
  • Otomotif
  • Selebriti
  • Video
  • Indeks

© 2025 Indograf.com - Beda Itu Indonesia.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In