Indograf.com, Cirebon – Pengelolaan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon dinilai belum optimal. Hal itu membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak maksimal. Padahal, banyak solusi sederhana bisa dilakukan oleh Pemkot Cirebon.
Salah satunya ini, adalah Polemik internal Gunung Sari Trade Center (GTC) Cirebon berlangsung cukup panjang, hingga bertahun-tahun lamanya. Sehingga, bangunan yang yang berdiri tiga lantai itu, tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
Salah satu tokoh masyarakat Kota Cirebon Yayat Suyatna meminta agar Pemkot Cirebon mempunyai kemauan keras untuk membenahi BUMD, salah satunya terkait pengelolaan GTC, agar konflik yang terjadi segera teratasi.
“Kami meminta Pemkot agar hadir dalam konflik yang terjadi, tetapi sampai sekarang disuruh nunggu sampai ada Direksi dan Pengawas definitif dari Perumda Pasar,” terangnya.
Ia menjelaskan, walikota sebagai pemilik modal memiliki kewenangan untuk mengambil langkah tegas dalam menyelesaikan konflik tersebut. Karena itu, ia meminta kepala daerah tidak tinggal diam. “Sebagai pemilik modal, wali kota harus hadir dan turun tangan langsung,” tegasnya.
Katanya, aset GTC memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Sayangnya karena konflik internal yang berkepanjangan ini, sehingga tidak optimal.
Diketahui, konflik internal GTC yang masuk Pengadilan Negeri Sumber Kabupaten Cirebon sudah mencapai puncak penentuan. Pada putusan perkara Nomor 60/Pdt.G/2025/PN.Sbr, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber menjatuhkan vonis antara lain mengabulkan gugatan Wika Tandean selaku penggugat, dan menyatakan Frans Mangasitua Simanjuntak selaku tergugat terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan diharuskan untuk memberikan ganti kerugian sekitar Rp40 miliar.
Kuasa Hukum Wika Tandean, Agung Gumelar Sumenda, SH., LL.M., yang didampingi Yudi Riyanto SH., SE., LL.M dan Panji Pridyanggoro SH, mengatakan, jomplangnya jumlah alat bukti menunjukkan ketidakmampuan tergugat di dalam membantah argumentasi serta fakta-fakta yang dilayangkan penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan pengalihan proyek GTC yang dilakukan dan disetujui oleh tergugat.
“Bagaimana mungkin Frans menang proyek tapi tidak memiliki dana untuk pembangunan dan seenaknya saja memindah-mindahkan proyek yang dimenangkan? Di Perda sudah jelas, namanya proyek build operate transfer (BOT) maupun build transfer operate (BTO) keduanya tidak bisa dialihkan. Seharusnya dia (tergugat) membantu pembangunan pemerintahan daerah, tapi mengapa seperti pekerjaan mafia dan makelar kalau seperti ini?” ujar Agung.
Atas hal tersebut, pihaknya meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk tegas menyelidiki hal ini, karena ada dugaan-dugaan penyimpangan oleh tergugat yang disinyalir berpotensi merugikan keuangan negara.
Di tempat yang sama, Yudi Riyanto SH., SE., LL.M menyebut putusan ini sebagai kemenangan akal sehat dan supremasi hukum. Fakta persidangan membuktikan bahwa laporan kompilasi yang diagung-agungkan tergugat sebagai ‘alat’ kriminalisasi, hanyalah konstruksi semu yang dibuat untuk mengaburkan fakta. “Putusan ini menunjukkan bahwa kebenaran dan keadilan pada akhirnya berpihak pada mereka yang beritikad baik,” tegasnya.
Terkait adanya kemungkinan upaya hukum banding yang diajukan tergugat, penggugat menjelaskan bahwa pada proses banding, yang dilakukan pengujian sebatas terkait penerapan peraturan perundang-undangan. “Jadi sudah tidak melakukan pengujian atas bukti-bukti yang diajukan. Perbuatan melawan hukumnya sudah sangat jelas – bahkan keterangan ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono SH., MS., selaku guru besar UGM juga memperkuat fakta hukum tersebut,” tutupnya. ***






