indograf.com, Jakarta – Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman tekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional di tengah situasi geopolitik yang serba tidak pasti. Yaitu dengan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru ekonomi di berbagai daerah.
“Melalui transformasi transmigrasi, kemandirian ekonomi nasional ini harapannya dapat mengubah Kawasan-kawasan Transmigrasi menjadi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi,” kata Menteri Iftitah usai diskusi The Yudhoyono Institute bertema Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global di Hotel Sahid, Minggu (13/4).
Dalam diskusi geopolitik, Menteri Transmigrasi bertanya tentang open power politics dan peluang otonomis strategis di kawasan ASEAN pada para panelis.
Usai diskusi, Menteri Transmigrasi mengingatkan bahwa ditengah ketidakpastian geopolitik, Indonesia perlu terus meningkatkan kemandiriannya.
“Itulah sebabnya kenapa penting bagi kita untuk melaksanakan transformasi transmigrasi, yang akan mengembangkan Kawasan-kawasan Transmigrasi menjadi Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru ekonomi di berbagai daerah. Dengan demikian, pusat pertumbuhan ekonomi tersebar lebih merata, tidak menumpuk di pulau Jawa atau hanya di kawasan Jabodetabek saja,” kata Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara usai diskusi tersebut.
Dalam konteks pembangunan kawasan transmigrasi, Menteri Iftitah tekankan pentingnya memperhatikan secara khusus dinamika geopolitik dan keamanan Internasional. Hal ini dipandang sebagai deteksi dini untuk mengantisipasi bentrokan antara investasi yang masuk dengan kepentingan masyarakat khususnya bagi para kesejahteraan transmigran.
“Dengan memahami lanskap geopolitik, diharapkan pembangunan kawasan transmigrasi dapat berjalan harmonis dan berkelanjutan sehingga ikut kontribusi dalam pembangunan nasional. Pendekatan yang dilakukan bersifat multidimensi: menggabungkan aspek ekonomi, sosial, dan pertahanan negara. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan manusia sebagai pusat dari pembangunan kawasan,” terang Menteri Iftitah.
Peran Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di ASEAN di tengah konflik global rivalitas Amerika dan Tiongkok harus cermat mengatasi permasalahan ini agar dampaknya tidak terlalu berat terutama pada program transmigrasi yang saat ini fokus pada industrialisasi dan hilirisasi. ASEAN sebagai middle power harus berupaya selalu mempertahankan strategic dynamic equilibrium yang ada di Asia Pasifik termasuk di Laut Tiongkok Selatan.
Konsep baru transmigrasi yang diusung Kementerian saat ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam ekosistem ekonomi. “Transmigrasi patriot” menjadi pendekatan baru—di mana masyarakat dilibatkan dalam korporasi dengan saham milik komunitas, sekaligus bertanggung jawab sebagai sarana ekonomi komunitas masyarakat.
Pemberian hak bukan cuma-cuma, tapi melalui pendekatan edukatif dan pemberdayaan, menjadikan masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan. “Ketika masyarakat mulai melihat perubahan nyata dan manfaatnya, maka penerimaan itu tumbuh dengan sendirinya. Semua dilakukan secara bertahap dan pelan-pelan, sesuai perkembangan zaman,” pungkas Menteri Iftitah.
(NW)
