JAKARTA – Indonesia masih menghadapi tantangan besar di sektor perumahan, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jakarta.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pesatnya urbanisasi telah membatasi akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, sehingga jutaan keluarga masih tinggal di lingkungan yang tidak memenuhi standar kelayakan.
Menjawab tantangan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan renovasi tiga juta rumah, sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia.
Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas, keberlanjutan, dan martabat masyarakat.
“Hunian harus ramah lingkungan, rendah emisi karbon, serta memiliki ketahanan terhadap bencana,” ujar Fahri Hamzah beribicara dalam OECD Policy Seminar on Sustainable Housing, Building and Cities, Senin 26 Januari 2026.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong integrasi kebijakan perumahan dengan perencanaan tata kota guna menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah berencana membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat yang berperan mengintegrasikan sisi permintaan dan penawaran perumahan.
Di kawasan metropolitan yang berfokus kepada hunian vertikal yang berbasis TOD, kawasan padat penduduk dan kumuh, serta penyedian tempat tinggal di kawasan industri.
Strategi difokuskan pada pengembangan hunian vertikal dan kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di sekitar simpul transportasi massal.
Fahri Hamzah optimistis, melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia mampu mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan urbanisasi di masa depan.
