INDOGRAF – TNI melalui Panglima Kodam XV/Pattimura, Mayor Jenderal TNI Doddy Tri Winarto, melaksanakan operasi penertiban terpadu terhadap aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Gunung Botak, Pulau Buru, Provinsi Maluku. Operasi tersebut berlangsung pada 27 April hingga 14 Mei 2026.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus melindungi kelestarian lingkungan di wilayah Maluku.
Sebelum operasi dilaksanakan, pada 13 April 2026 Kasum TNI Letnan Jenderal TNI Richard Tampubolon bersama Satgas PKH melakukan peninjauan udara di lokasi tambang ilegal Gunung Botak sebagai langkah awal penanganan terpadu.
Operasi penertiban kemudian dijalankan oleh Tim Terpadu Provinsi Maluku yang melibatkan unsur satuan tempur (Satpur), bantuan tempur (Banpur), serta satuan teritorial jajaran Kodam XV/Pattimura dari Pulau Buru dan Pulau Ambon. Tim melakukan pengosongan area tambang, penyisiran base camp, hingga lokasi pemurnian emas.
Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 16 warga negara asing asal China yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal. Selain itu, ditemukan pula praktik penjualan minuman keras serta aktivitas prostitusi di kawasan tambang. Seluruh WNA tersebut telah diserahkan kepada pihak imigrasi untuk penanganan lebih lanjut.
Pangdam XV/Pattimura menegaskan bahwa penertiban tidak hanya difokuskan pada pengosongan lahan, tetapi juga penanganan menyeluruh terhadap dampak sosial yang ditimbulkan.
“Kami tidak hanya mengosongkan lokasi tambang, tetapi juga membersihkan berbagai penyakit masyarakat yang muncul. Temuan WNA, praktik prostitusi, dan peredaran miras menunjukkan bahwa persoalan ini sangat serius dan menyangkut stabilitas keamanan serta integritas negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, Pangdam menekankan pentingnya penataan kawasan tambang secara legal dan berkelanjutan bersama pemerintah daerah.
“Kami bersama Pemerintah Provinsi Maluku berkomitmen menata kembali kawasan Gunung Botak. Penertiban ini menjadi langkah nyata menyelamatkan sumber daya alam dari eksploitasi ilegal, sekaligus mendorong pengelolaan yang sah agar memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
TNI menegaskan akan terus berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum, menjaga keamanan wilayah, serta bersinergi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan keberlanjutan lingkungan.
#tniprima
#tnirakyatkuat
#indonesiaemas2045
