Polkam, London | indograf.com – Kemenko Polkam menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia di Dewan Organisasi Maritim Internasional (International Maritime Organization/IMO) bukan hanya berkaitan dengan isu teknis pelayaran, tetapi juga menyangkut dimensi strategis politik dan keamanan nasional.
“Keanggotaan Indonesia di Dewan IMO sangat strategis. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di persimpangan jalur perdagangan global, Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton atau objek regulasi. Kita harus hadir sebagai pembuat aturan, rule-maker, bukan hanya rule-taker,” ujar Asisten Deputi Kerja Sama Multilateral Kemenko Polkam, Adi Winarso, usai Sidang Majelis IMO ke-34 di Markas Besar IMO, London, Inggris, pada Jumat (28/11/2025).
Sebagai informasi, Indonesia kembali meneguhkan posisinya di kancah maritim internasional setelah terpilih sebagai anggota Dewan IMO Kategori C untuk periode 2026–2027. Dewan IMO merupakan badan eksekutif yang mengawasi jalannya kerja-kerja organisasi di antara sidang Majelis. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan dua tahun dan Kategori C merupakan negara yang memiliki kepentingan khusus dalam angkutan laut atau navigasi serta dipilih untuk menjamin keterwakilan geografis secara seimbang.
Lebih lanjut, Adi menjelaskan bahwa isu keselamatan dan keamanan maritim memiliki keterkaitan langsung dengan stabilitas politik dan keamanan kawasan. “Kemenangan ini merupakan bukti keberhasilan sinergi diplomasi antara aspek teknis perhubungan dan aspek politik-keamanan,” ujarnya.
“Kemenko Polkam memandang Dewan IMO sebagai forum vital untuk memperjuangkan kepentingan nasional, khususnya terkait perlindungan lingkungan laut, keamanan navigasi di selat-selat strategis kita, dan penguatan penegakan hukum di laut,” ungkap Asdep Kerja Sama Multilateral.
Ia mengungkapkan bahwa peningkatan suara Indonesia pada pemilihan tahun 2025 ini memberikan modal kuat bagi Pemerintah Indonesia untuk terus mendorong visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
“Keanggotaan ini memungkinkan Indonesia memperkuat diplomasi maritim, memperjuangkan kepentingan strategis selat dan perairan nasional, serta memastikan suara Indonesia semakin berpengaruh dalam penyusunan regulasi maritim internasional,” jelasnya.
(NW)
