Indograf.com – Indonesia, Brunei, Malaysia Menyerukan Gencatan Senjata Di Gaza. Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia mengeluarkan pernyataan bersama tersebut sebagai respons terhadap memburuknya kondisi lebih dari dua juta orang di Gaza, yang terjebak di tanah air mereka sendiri akibat blokade ketat Israel.
Israel telah memblokir distribusi kebutuhan pokok ke Gaza, yang menyebabkan kelangkaan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Semua rumah sakit di daerah kantong yang terkepung telah berhenti beroperasi karena kekurangan bahan bakar.
Menurut Otoritas Palestina, setidaknya 11.500 warga Palestina, termasuk 7.900 wanita dan anak-anak, telah dibunuh oleh pasukan Israel. Sementara itu, sejauh ini 29.800 orang terluka dalam kekerasan tersebut.
Para pemimpin Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia telah mengeluarkan pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera, jangka panjang, dan berkelanjutan untuk mengakhiri permusuhan di Jalur Gaza Palestina.
Kementerian Luar Negeri RI mempublikasikan “Pernyataan Bersama Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia pada Kesempatan Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC ke-30 di San Francisco, Amerika Serikat” di situsnya pada hari Sabtu.
Dalam pernyataannya, para pemimpin ketiga negara menyatakan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan manusia yang mengerikan di Gaza dan mencatat dampak buruk dari semua perang dan konflik bersenjata yang terjadi di planet ini.
Mereka lebih lanjut menggarisbawahi bahwa konflik tersebut dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian global dan menegaskan kembali pesan yang disampaikan dalam resolusi agresi Israel yang diadopsi oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab pada KTT Gabungan Luar Biasa Islam Arab.
Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia juga mendorong penyediaan barang dan jasa penting yang dibutuhkan oleh warga sipil di Jalur Gaza dengan segera, berkelanjutan, dan tanpa gangguan.
Ketiga negara tersebut menyatakan keyakinannya bahwa solusi yang adil dan langgeng terhadap konflik antara Palestina dan Israel hanya dapat dicapai melalui cara-cara damai, yang sejalan dengan hukum internasional dan resolusi PBB.
Mereka juga menekankan perlunya semua pihak menyelesaikan konflik dengan mengupayakan solusi dua negara yang membagi Palestina dan Israel berdasarkan perbatasan sebelum tahun 1967, dengan Palestina mengendalikan Yerusalem Timur sebagai pusat pemerintahannya.
Perbatasan sebelum tahun 1967, juga dikenal sebagai Garis Hijau, mengacu pada garis demarkasi yang memisahkan Israel dari negara-negara tetangganya. Perjanjian ini didasarkan pada Perjanjian Gencatan Senjata tahun 1949 yang ditandatangani antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah.
Namun pasukan Israel mengabaikan perjanjian perbatasan dan menduduki wilayah yang lebih luas, termasuk sebagian Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967.***
