INDOGRAF – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar memberikan apresiasi pencapaian kerja Kantor Pertanahan Kota Depok terutama dalam upaya meredam mafia tanah.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2024 yang mengupas program kerja, dan melakukan evaluasi Semester 1 Tahun 2024 yang berlangsung Senin-Rabu (22-24 Juli 2024)
“Akselerasi Kantor Pertanahan Kota Depok dalam mengimplementasikan program kerja sangat baik. Energi seperti ini yang harus terus dipertahankan,” ujar Yuniar Hikmat Ginanjar di sela-sela Rakerda yang bertempat di Alhambra Hotel and Convention, Kabupaten Tasikmalaya.
Menariknya, Kanwil Jawa Barat meminta BPN Kota Depok memaparkan alur penanganan mafia tanah dalam time schedule ‘Succes Story’ pada Rakerda se-Jawa tersebut.
“Succes Story ini diberikan sebagai wahana, atau contoh konkret, bahwa setiap Kantah bisa melakukan langkah aktif dalam memerangi mafia tanah seperti yang diamanatkan Bapak Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY),” tutur Yuniar Hikmat Ginanjar.
Pasalnya, sambung Ginanjar, Rakerda tidak hanya menjadi kegiatan seremoni, tapi benar-benar menekankan pada penguatan terhadap pemahaman teknis pelaksanaan pekerjaan dan peningkatan kinerja program dan anggaran setiap Kantor Pertanahan di Jawa Barat untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.
Sementara itu, Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan saat pemaparannya menegaskan, kunci sukses menekan mafia tanah terletak pada internalisasi SDM.
“Kalau esensinya pencegahan. Maka harus dimulai dari internal,” tegas Indra seraya memberi apresiasi atas hasil kerja jajarannya yang teguh menjaga marwah abdi negara di bawah bendera Kementerian ATR/BPN.
Pencapaian ini selaras dengan upaya BPN Kota Depok memberikan pemahaman kepada masyarakat secara intens, melalui sosialisasi pencegahan.
Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan membuka pintu pelayanan seluas-luasnya merupakan jalan terbaik dalam mengedukasi problem pertanahan di Kota Depok.
Terbangunnya kesadaran masyarakat, sambung Indra, merupakan gol BPN Kota Depok. Sehingga berdampak pada munculnya aksi dan reaksi publik.
“Ini dapat kita lihat dari bagaimana publik mengaplikasikan program Kementerian ATR/BPN. Maka, dengan terbangun kesadaran warga dengan mengecek bidang tanah yang dimiliki, masang patok, menguasai bidang tanahnya, hingga ikut dalam program PTSL menjadi harapan kami,” paparnya.
Terkait penanganan sengketa pertanahan hingga bulan Juli 2024, Indra Gunawan menjelaskan saat ini ada 14 sengketa yang tengah ditangani. Progresnya 12 kasus sedang dalam tahap penyelesaian.
Sedangkan, untuk penanganan perkara pertanahan ada 83 yang masuk ke Pengadilan Negeri (PN) Depok.
“Progresnya 10 selesai (Cabut) dan 73 perkara tengah ditangani. Sementara yang masuk ke meja PTUN jumlahnya ada 7 perkara,” pungkas Indra Gunawan.
Hadir dalam Rakerda se-Jawa Barat tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha Nina Windialika, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Yoga Munawar, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Dindin Saripudin.
Kepala Seksi Penataan Pertanahan dan Pemberdayaan Gestyo Suhelmi, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Hodidjah dan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Galang Rambu Sukmara. ***
