Palembang – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Kanwil ATR/BPN Sumatera Selatan (Sumsel) kembali meneguhkan komitmennya untuk mempercepat reforma agraria di tahun 2025.
Langkah strategis ini ditandai dengan digelarnya Rapat Koordinasi Awal Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Sumatera Selatan di Aula Kanwil BPN Sumsel, Rabu 27 Agustus 2025.
Dengan mengusung tema “Merajut Akselerasi Reforma Agraria serta Pembangunan Berkelanjutan melalui SDM Unggul, Ketahanan Pangan, Ekonomi Hijau, dan Konektivitas Digital Menuju Kemandirian di Provinsi Sumatera Selatan”, rapat ini bukan sekadar agenda seremonial.
Lebih dari itu, forum GTRA diarahkan untuk menyusun rencana kerja 2025 yang terukur, realistis, serta selaras dengan program nasional reforma agraria.
Reforma agraria di Sumsel dipandang bukan hanya sebagai program penataan aset dan akses, melainkan juga sebagai pondasi pembangunan berkelanjutan.
Dari redistribusi tanah, peningkatan kualitas petani, hingga penguatan akses digital, semua diarahkan untuk memperkokoh kemandirian masyarakat.
Dorongan BPN: Target TORA Harus Naik
Kakanwil BPN Sumsel, Asnawati, menekankan pentingnya kerja sama antar-satgas GTRA. Menurutnya, semua pemangku kepentingan perlu memberikan kontribusi nyata agar potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) bisa dimaksimalkan.
“Kami minta setiap satgas memberikan masukan konkret. Target TORA tahun ini harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
“Dengan integrasi program, kita bisa menghadirkan solusi yang nyata bagi kesejahteraan rakyat, khususnya di Sumatera Selatan,” imbuh Asnawati.
Gubernur Herman Deru: SDM Jadi Kunci Utama
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memberikan penegasan yang tajam.
Menurutnya, semua agenda pembangunan, termasuk reforma agraria, tidak akan berhasil tanpa kualitas sumber daya manusia yang unggul.
SDM adalah prioritas utama. Tanpa SDM yang mampu merencanakan dengan baik, mendisiplinkan diri, dan menata langkah ke depan.
“Maka program apa pun akan stagnan. Ketahanan pangan tidak jalan, ekonomi hijau tidak jalan, konektivitas digital tidak jalan, apalagi kemandirian,” tegas Deru.
Pernyataan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur, redistribusi lahan, atau digitalisasi hanya akan bermakna jika didukung oleh manusia-manusia yang siap menghadapi tantangan.
Komitmen Menuju Kemandirian Daerah
Kepala BPN Kabupaten Banyuasin, Dhona Fiermansyah Lubis, S.S.T., M.M., menambahkan, rapat koordinasi GTRA Sumsel 2025 menjadi momentum penting dalam mengikat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Dengan arah kebijakan yang jelas, diharapkan reforma agraria tidak hanya menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan tanah, tetapi juga menghadirkan pembangunan inklusif yang menyentuh masyarakat lapisan bawah,” ujar Dhona Fiermansyah Lubis.
Bagi BPN Kabupaten Banyuasin, program ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong konektivitas digital.
“Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar: kemandirian masyarakat Sumatera Selatan,” pungkas Dhona Fiermansyah Lubis.
Selain hadir Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, Dhona Fiermansyah Lubis, S.S.T., M.M., QRMP, didampingi Plt. Kepala Seksi Penataan Pertanahan, Hamdan Syakirin, S.M.. acara juga dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M. selaku Ketua GTRA, serta Kepala Kanwil BPN Sumsel, Asnawati, S.H., M.Si., bersama seluruh pejabat administrator di lingkungan BPN. (ful)
