indograf.com, Depok – Gerakan koperasi di Kota Depok semakin menunjukkan geliat positif. Hal ini terlihat dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) ke-10 yang digelar oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Depok, Selasa (22/07/2025), di Aula Bank BJB, Jalan Margonda. Mengusung tema “Sinergitas Jaringan Usaha Koperasi (JUK) sebagai Model Bisnis untuk Depok”, kegiatan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ekosistem koperasi modern di wilayah tersebut.
Rakerda ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah, Ketua DPRD Kota Depok Ade Supriatna, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Mochamad Thamrin, Ketua Forum KMP Rudi Murodi, perwakilan Dekopinda Provinsi Jawa Barat, serta para pengurus dan anggota koperasi. Yang paling menonjol, sebanyak 63 Koperasi Merah Putih (KMP) dari berbagai kelurahan resmi bergabung dalam Dekopinda Depok.
Ketua Dekopinda Kota Depok, Teguh Prajitno, menyampaikan rasa syukurnya atas bertambahnya kekuatan koperasi lokal. Ia menyebut momentum ini sebagai awal sinergi yang akan membuka jalan bagi kolaborasi usaha berbasis jaringan, peningkatan kapasitas, hingga adopsi teknologi dalam pengelolaan koperasi.
“Bergabungnya 63 KMP ini bukan hanya penambahan jumlah, tapi penguatan struktur dan semangat baru dalam membangun koperasi yang tangguh dan modern,” ujar Teguh dengan antusias.
Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, dalam sambutannya menekankan pentingnya membangun koperasi berbasis kolaborasi dan teknologi. Ia menyebut model Jaringan Usaha Koperasi (JUK) sebagai pendekatan masa depan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas.
“Pemkot Depok siap mendukung penuh pengembangan JUK. Kami juga berharap KMP bisa aktif dalam mendistribusikan kebutuhan pokok seperti sembako dan gas, yang menjadi bagian dari program strategis daerah,” ucap Chandra.
Dukungan kuat juga datang dari legislatif. Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriatna, menggarisbawahi komitmen DPRD dalam penguatan koperasi, baik dari sisi regulasi maupun anggaran. Ia bahkan memastikan adanya alokasi dana yang signifikan untuk mempercepat legalitas dan pengembangan 63 KMP yang baru tergabung.
“Setiap KMP akan mendapatkan dukungan anggaran: Rp30 juta untuk pelatihan peningkatan kapasitas pengurus, serta Rp15 juta untuk pengadaan perlengkapan kantor. Ini adalah bentuk konkret keberpihakan kami terhadap ekonomi kerakyatan,” tegas Ade.
Rakerda ke-10 ini diharapkan menjadi titik balik kebangkitan koperasi di Kota Depok — bukan sekadar unit usaha, tetapi sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang profesional, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Dekopinda pun terus berkomitmen mendorong koperasi menjadi pilar utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(NW)
