Indograf.com – Polresta Cirebon menggelar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan swasembada jagung, Senin (4/8/2025), bertempat di RM Bageur Tengkleng, Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni, S.I.K., S.H., M.H, Kepala Dinas Pertanian Dr. Deni Nurcahya, M.Si, Kepala Dinas DPMD Iwan Ridwan Hardiawan, S.Sos., M.Si, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Drs. Erus Rusmana, M.Si, Ketua FKKC Kabupaten Cirebon Muali, serta sejumlah kuwu dan tamu undangan lainnya.
Kapolresta Cirebon menjelaskan, penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis guna memperkuat kolaborasi antarinstansi dalam menciptakan kemandirian pangan, khususnya produksi jagung.
“Hari ini kita menandatangani MoU bersama para kuwu untuk mendukung swasembada pangan. Melihat situasi global yang tidak menentu, kita tidak bisa bergantung pada negara lain, apalagi dalam hal energi dan pangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, saat ini banyak investor global mulai melirik sektor pertanian, sehingga pemerintah desa didorong aktif memanfaatkan potensi lahan yang ada. Sumarni juga menekankan pentingnya pengawasan oleh para kuwu, agar laporan yang disampaikan benar-benar sesuai realita di lapangan.
“Saya minta para kuwu menjadi pengawas, bukan hanya pencatat. Kita akan terus berkoordinasi dengan TNI yang fokus pada beras, sedangkan kami dari Polri akan mendukung komoditas jagung. Hasilnya nanti akan dilaporkan ke Mabes Polri,” tambahnya.
Terkait data lahan, ia menyebutkan bahwa wilayah Kabupaten Cirebon memiliki sekitar 406 hektar lahan jagung yang jika dipanen optimal dapat menghasilkan sekitar 4.060 ton jagung pipil.
Selain itu, Kapolresta juga mengingatkan soal potensi penyimpangan dalam distribusi pupuk dan beras oplosan.
“Kalau ada penyalahgunaan pupuk atau beras oplosan, laporkan. Ini juga menjadi atensi kami,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DPMD Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan, menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah serius mengantisipasi krisis sosial dengan memperkuat ketahanan pangan.
“Saya berharap pemerintah desa benar-benar serius. Lahan yang ada harus dimanfaatkan untuk program ini. Mari kita komit dan evaluasi bersama secara rutin untuk mencapai hasil terbaik,” tuturnya. ***
