INDOGRAF – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok didemo. Massa yang membentangkan spanduk meminta dengan tegas Walikota Mohammad Idris evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim).
Pasalnya, dari monitoring yang dilakukan DPC LSM PENJARA PN dan DPC LSM LAKRI, s Ketua DPC LAKRI Kota Depok Yusuf Tarigan.
Pria berwajah sangar namun lembut hatinya itu menuturkan, ada dua catatan mendasar dari hasil monitoring dan investigasi yang dilakukan rekan-rekan sepanjang 2023 yang mencakup kinerja Disrumkim Kota Depok.
Pertama, kata Ucup sapaan laki-laki yang bersuara keras itu, adanya kelalaian dalam sisi pengawasan atas proyek-proyek yang terindikasi pada dugaan penyimpangan.
“Kedua, akibat kurangnya pengawasan, kualitas hasil pekerjaan buruk sehingga di beberapa titik kegiatan tahun sebelumnya saat ini sudah memerlukan perbaikan kembali. Kalau ada perbaikan berarti tambah biaya lagi dong,” timpalnya.
Ketika ditanya proyek apa saja bermasalah? Yusuf mengatakan data dan bukti otentik ada dalam lembaran dokumen hasil pengawasan tim.
“Datanya ada. Tidak mungkin kami umbar begitu saja. Ketika walikota membuka diri atas temuan ini, akan kami buka. Kami berharap Walikota Mohammad Idris bisa mengevaluasi pejabat Disrumkim yang kami nilai bermasalah,” jelasnya.
Yusuf menambahkan tim investigasi dari LSM PENJARA PN telah melakukan pemantauan terhadap berbagai proyek dalam lingkungan Disrumkim serta memantau hasil pekerjaan dari tahun-tahun sebelumnya.
“Kami menuntut Walikota Depok untuk mengganti Kepala Dinas Rumkim Dadan Rustandi, Kabid Pembangunan Suwandi, Kabid Perumahan Reflyanto, dan Kasi PPTK Sriyanto. Mereka dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya,” teriak orator Wawan Gaul.
Atas hal ini Kabid Pembangunan Disrumkim Kota Depok Suwandi menyatakan dirinya sudah siap untuk dilaporkan terkait temuan tersebut.
“Saya sudah biasa dilaporkan,” ucap Suwandi. (cup)
