Indograf.com – Puluhan warga yang tergabung dalam Perhimpunan Masyarakat Cirebon (Pamaci) bersama para orang tua siswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Rabu (30/7/2025). Mereka menyuarakan keresahan terhadap berbagai praktik komersialisasi yang terjadi di lingkungan sekolah.
Wakil Sekretaris Jenderal Pamaci, Ghea Fajar Perkasa, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi pendidikan di Kota Cirebon saat ini. Menurutnya, banyak sekolah dari jenjang SD hingga SMP diduga melakukan praktik bisnis terselubung, terutama dalam hal pengadaan seragam sekolah.
“Seragam dijual dengan harga fantastis, antara Rp1,1 juta hingga Rp2,75 juta. Ini sangat membebani orang tua,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ghea juga menyoroti adanya pungutan lain seperti kegiatan renang, perkemahan Pramuka, hingga pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan harga yang dinilai tak wajar.
“Lebih parah lagi, Wali Kota Cirebon terkesan membiarkan kegiatan study tour, padahal Gubernur Jawa Barat sudah melarang. Ini mencerminkan rusaknya tata kelola pendidikan di kota ini,” tegasnya.
Kritik serupa disampaikan Bambang Rismayadi, pengurus Pamaci yang juga orang tua siswa. Ia mengaku kecewa karena anaknya tidak diterima di SMPN 4 Kota Cirebon, meski rumah mereka hanya berjarak 100 meter dari sekolah.
“Saya mewakili suara orang tua yang dipersulit oleh sistem zonasi dan seleksi sekolah yang tidak transparan. Kami hanya ingin pendidikan yang adil dan manusiawi,” ujarnya.
Menurut Bambang, perbaikan sistem pendidikan yang dilakukan di tingkat provinsi seharusnya bisa diikuti oleh pemerintah daerah, bukan malah dipersulit.
Hingga aksi berlangsung, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kadini, tidak berada di tempat untuk menemui massa aksi. ***
