INDOGRAF – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi 300 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada tahun 2026.
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja yang digelar di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut Nusron, langkah tersebut menjadi kunci mempercepat proses perizinan berusaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kalau 300 RDTR bisa terpenuhi, insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Dengan RDTR yang terintegrasi OSS, Service Level Agreement (SLA) bisa hanya dua sampai tiga hari,” ujarnya.
Saat ini, terdapat 646 RDTR, dengan 428 RDTR sudah terintegrasi OSS. Sisanya ditargetkan rampung terhubung dengan sistem OSS pada akhir September 2025. Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia.
Nusron juga menjelaskan, hingga kini terdapat 83 RDTR dalam progres lintas sektor. Rinciannya, 47 RDTR tahap lintas sektor, 34 RDTR dalam persetujuan substansi, serta 2 RDTR dalam proses penetapan daerah.
Dukungan juga datang dari loan World Bank melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) yang menargetkan penyelesaian 500 RDTR hingga 2029.
Dalam pemetaan wilayah prioritas, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG). BIG menuntaskan peta dasar skala 1:5.000 Pulau Sulawesi pada 2024, kemudian Kalimantan dan Jawa pada 2025. Pada 2026, giliran Pulau Sumatra, dilanjutkan Maluku, NTB, dan NTT pada 2027, serta wilayah tersisa pada 2029.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang memimpin rapat, menekankan pentingnya fokus RDTR di pusat-pusat ekonomi.
“Misalnya di Sulawesi, juga di utara Jawa. Kalau di Sumatra, bisa difokuskan di bagian timur, seperti Kepulauan Riau dan wilayah lain yang menjadi perhatian investor,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron hadir bersama Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana dan jajaran, serta sejumlah menteri dan perwakilan lembaga terkait program Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja.
