INDOGRAF – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menerima kunjungan kerja (kunker) dari Panitia Khusus (Pansus) Perkebunan DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada 9 Desember 2025.
Kunjungan ini fokus membahas masalah krusial di sektor perkebunan, terutama legalitas Hak Guna Usaha (HGU) dan kewajiban pembangunan kebun plasma.
Rombongan Pansus DPRD Sumsel, dipimpin Ketua H. Aswan Mufti, S.T., M.Si., disambut di Ruang Rapat Kantah Banyuasin.
Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubag TU) Kantah Banyuasin, M. Ghozi Alhuda, mewakili Kepala Kantor Pertanahan, menerima kedatangan bersama beberapa Pejabat Fungsional dan Kepala Seksi terkait.
“Tugas utama kami adalah menuntaskan program pendaftaran tanah, terutama melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” jelasnya.
“Ini adalah langkah vital untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat dan mencegah sengketa,” ujar Ghozi.
Tujuan utama kunker Pansus adalah mendapatkan data perusahaan perkebunan di Banyuasin yang belum memiliki HGU serta yang belum merealisasikan kewajiban kebun plasma.
Prioritas Tugas Kantah Banyuasin:
M. Ghozi Alhuda memaparkan program prioritas Kantah Banyuasin, yaitu percepatan pendaftaran tanah melalui program strategis nasional.
Ia menjelaskan bahwa tugas utama adalah menuntaskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah sengketa tanah.
Prioritas lain adalah penyelesaian kasus pertanahan (sengketa, konflik, perkara) yang ditangani oleh Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Program penting lainnya meliputi penataan kembali aset tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan tanah yang optimal, sesuai fungsi Seksi Penataan dan Pemberdayaan.
Ghozi menutup dengan komitmen untuk mendukung ekonomi daerah dan iklim investasi yang sehat, termasuk melalui penertiban HGU dan pengawasan kewajiban plasma.
“Kami berkomitmen penuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memastikan iklim investasi yang sehat.”
“Termasuk di sektor perkebunan melalui penertiban HGU dan pengawasan terhadap kewajiban plasma sejalan dengan arahan agraria dan tata ruang,” tutup Ghozi.
