indograf.com, Depok – Aroma dugaan kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2025 di Kota Depok semakin tajam tercium. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke SMAN 2 Depok setelah mencuat indikasi manipulasi pada jalur afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM).
Tak tinggal diam, Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Jawa Barat langsung turun ke lapangan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kuota afirmasi tersebut. Kepala Sub Bagian Tata Usaha KCD Wilayah II, Chendra Siswandi, mengonfirmasi adanya investigasi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Kamis (17/7/2025).
> “Hari ini kami melakukan kunjungan ke beberapa SMAN di wilayah Depok, termasuk SMAN 2, untuk menindaklanjuti berbagai aduan yang masuk terkait proses PPDB,” ujar Chendra.
Langkah ini menyusul laporan gabungan dari tim investigasi media dan LSM pendidikan yang menemukan sejumlah kejanggalan serius. Dalam laporan tersebut terungkap bahwa sebanyak delapan siswa dinyatakan lolos melalui jalur KETM tanpa pernah mendaftar di jalur itu.
Seorang wali murid calon siswa, berinisial F, mengaku kecewa dengan hasil seleksi yang menurutnya tidak transparan.
> “Kami sudah disurvei langsung, kondisi rumah kami didokumentasikan, dan jelas-jelas kami masuk kategori tidak mampu. Tapi anak saya tidak diterima. Sementara yang diterima justru tidak pernah mendaftar di jalur KETM,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemantauan, tercatat 237 pendaftar resmi di jalur KETM, namun hanya 122 siswa yang diterima. Dari 122 nama yang lolos, 8 nama di antaranya tidak ada dalam daftar pendaftar resmi, menimbulkan kecurigaan kuat adanya praktik “penyisipan” nama secara tidak sah.
Sayangnya, upaya konfirmasi kepada pihak sekolah justru tidak mendapat sambutan baik. Wakil Kepala Sekolah SMAN 2 Depok yang dimintai klarifikasi memilih memblokir nomor WhatsApp wartawan, alih-alih memberikan penjelasan terbuka kepada publik.
Situasi ini menambah panjang daftar catatan kelam dalam proses PPDB di Depok, yang setiap tahunnya kerap menuai polemik. Masyarakat kini menanti ketegasan Dinas Pendidikan Jawa Barat dan pihak berwenang lainnya untuk menindaklanjuti temuan ini secara terbuka dan profesional.
(NW)
