INDOGRAF – Peringatan Hari Pahlawan 2025 di Vihara Hemadhiro Mettavati, Kapuk, Cengkareng, Jumat (14/11), menjadi momentum penting bagi jajaran Kepolisian Metro Jakarta Barat untuk menyampaikan peringatan keras terkait meningkatnya ancaman kekerasan dan radikalisasi di kalangan pelajar.
Dalam forum besar “Dialog Kebangsaan: Membangun Kesadaran Hukum, Kerukunan, dan Toleransi dalam Bingkai Kebangsaan” yang digagas PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat, Wakapolres Metro Jakarta Barat AKBP Dr. Tri Suhartanto menyampaikan temuan mengejutkan: seorang siswa SMA mencoba merakit bom setelah mempelajari tutorial di internet sebagai bentuk balasan atas kasus perundungan yang dialaminya.
“Ketika anak lebih banyak mengurung diri ditemani ponsel, itu tanda bahaya. Literasi digital yang gagal bisa berubah menjadi ancaman nyata,” tegas AKBP Tri Suhartanto.
Ia menekankan bahwa keluarga adalah garda terdepan dalam mendampingi aktivitas digital remaja. Polisi, kata dia, tidak mungkin bekerja sendiri tanpa peran aktif orang tua, sekolah, dan masyarakat.
Ancaman yang diungkapkan kepolisian bukan hanya soal radikalisasi. Perwakilan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Kurniawan dari bidang Pidsus, mendukung pernyataan kepolisian dengan menyebut bahwa mayoritas perkara kekerasan yang masuk berasal dari kalangan pelajar.
“Anak-anak ini menyimpan golok di sekitar sekolah. Pulang sekolah langsung tawuran. Budaya kekerasan ini harus diputus sekarang,” terangnya.
Kepolisian menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan operasi rutin, patroli dialogis, hingga pendampingan sekolah, namun penanganan akar persoalan membutuhkan kerja bersama lintas sektor.
Danramil 04/Cengkareng Kolonel Kav. Sigit Dharma Wiryawan menyebut dialog ini memuat isu fundamental bangsa.
“Tidak cukup seremonial. Bangsa ini dijaga lewat kolaborasi, bukan kerja sektoral,” ujarnya menekankan dukungan TNI terhadap sinergi dengan kepolisian.
Asisten Pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Barat, Holi Susanto, juga mengapresiasi kepolisian sebagai inisiator dialog lintas-elemen yang dinilai mampu memperkuat kesadaran hukum masyarakat.
Ketua PWI DKI Jakarta Kesit Budi Handoyo menegaskan bahwa polisi dan pers berada di garis depan dalam menghadapi derasnya arus disinformasi.
“Media sosial cepat, tapi tidak terverifikasi. Tanpa pers yang berkualitas, publik mudah ditelan hoaks,” tegasnya.
Ketua PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat Teuku Faisal menambahkan bahwa insan pers berkewajiban menjaga akal sehat publik dan menjadi mitra kontrol sosial bagi aparatur hukum.
Acara ditutup dengan deklarasi bersama seluruh unsur kepolisian, pemerintah, TNI, kejaksaan, tokoh agama, ormas, LSM, dan insan pers.
Deklarasi tersebut menegaskan bahwa:
- Kesadaran hukum harus dimulai dari keluarga.
- Kolaborasi lintas lembaga adalah kunci memutus siklus kekerasan remaja.
- Pers, TNI, dan kepolisian menjadi pilar utama menangkal hoaks dan radikalisasi digital.
PWI Pokja Kepolisian Jakarta Barat menyatakan bahwa Gerakan Nasional Kesadaran Hukum resmi digelorakan dari Jakarta Barat dan akan diperluas ke daerah lain.
Dengan demikian, peringatan Hari Pahlawan 2025 bukan hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi momentum strategis bagi kepolisian untuk mengingatkan publik tentang ancaman nyata yang mengintai generasi muda serta pentingnya sinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
