indograf.com, Jakarta – Kementerian Sosial menyampaikan dari 768.381 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang gagal salur Bantuan Sosial (Bansos) karena kendala rekening, sebanyak 405.232 KPM kini sudah berhasil menerima bantuan.
“Minggu lalu kami sampaikan gagal salur dan proses Burekol, hasilnya hingga hari ini dari 768.381 yang gagal salur, sebanyak 405.232 KPM berhasil diproses salur. Sedangkan 363.149 KPM yang semua penyalurannya melalui Himbara, masih akan terus diperbaiki,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat konferensi pers di kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Gus Ipul menyampaikan gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi yang yang perlu diperbaiki, sehingga perbaikan membutuhkan konsolidasi dengan banyak pihak.
“Alhamdulillah ini terus diperbaiki, dan hasilnya ada tambahan berhasil salur dari yang sebelumnya gagal salur,” terangnya.
Adapun untuk penebalan bansos sebesar Rp200 ribu untuk bulan Juni dan Juli bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Gus Ipul menjelaskan diproses bersamaan dengan penyaluran bansos sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sehingga progresnya sama.
“Jadi kalau sekarang ini kita sudah lebih dari 14 juta (KPM) salur regular untuk BPNT atau sembako sebesar Rp600 ribu, ditambah dengan penebalan bansos sebanyak Rp200 ribu per bulan selama dua bulan, Juni dan Juli, maka setiap KPM BPNT atau sembako menerima Rp1 juta,” urainya.
Gus Ipul menjelaskan, penyaluran bansos saat ini telah menjangkau:
– 8.042.979 KPM PKH (80,43 persen).
– 15.159.958 KPM Sembako (82,95 persen).
Sementara itu masih ada:
– 1.945.399 KPM PKH (19,4 persen) masih dalam proses buka rekening.
– 2.723.515 KPM Sembako (14,9 persen) masih dalam proses buka rekening.
– 11.622 KPM PKH (0,12 persen) dan 393.610 KPM Sembako (2,2 persen) masih dalam proses perbaikan data.
Beberapa hal yang masih dalam proses perbaikan antara lain, rekening pasif, rekening tidak ditemukan, rekening beda nama, rekening beda nama dan pasif, kartu tidak aktif, nomor kartu salah, dan kartu belum terbit. Hal-hal tersebut yang menyebabkan terjadinya gagal transfer.
Kemensos terus berupaya melakukan perbaikan data dengan Himpunan Bank Negara (Himbara). Hasilnya untuk kartu-kartu yang bermasalah, Bank Himbara dalam hal ini BRI, Mandiri dan BSI sudah melakukan konfirmasi nomor kartu yang aktif.
Selanjutnya untuk perecepatan pembukaan rekening baru, bank akan melakukan identifikasi KPM yang sudah mempunyai rekening. Untuk rekening yang tidak ditemukan, bank akan mengkonfirmasi alasannya, dan untuk rekening yang namanya berbeda akan dilakukan penggantian nama sesuai nama rekening.
Dalam upaya percepatan penyaluran bansos, setiap ada feedback dari Bank Himbara, maka Kemensos akan langsung menindaklanjuti dengan penyaluran atau perbaikan data.
“Memang dari informasi yang kami peroleh, Himbara itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses buka rekening kolektif (Burekol),” kata Gus Ipul.
Sementara itu, Gus Ipul juga berharap masyarakat bisa ikut terlibat dalam rangka pemutakhiran data maupun penyaluran bansos ini.
“Dapat dipantau dari aplikasi Cek Bansos selama bulan Mei sampai hari ini, ada sebanyak 389.318 masyarakat yang mengajukan Usul dan ada sebanyak 5.453 masyarakat yang mengajukan Sanggah, sekali lagi terimakasih kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi,” katanya.
Usul dan sanggah masyarakat ini akan digabungkan dengan data dari operator SIKS-NG Dinas Sosial dan Desa/Kelurahan, lalu diverifikasi langsung di lapangan untuk menentukan kelayakan penerima bansos.
“Kami ingin membuka banyak saluran, maka kita tambahin jalur pengaduan, selain melalui aplikasi Cek Bansos, bisa juga lewat telepon command center 171, jadi telepon command center 171 mungkin bisa lebih mudah dimanfaatkan bagi masyarakat yang mungkin agak kesulitan menggunakan aplikasi Cek Bansos,” ucapnya.
Telepon command center ini akan melayani selama 24 jam. Selain command center, untuk pemutakhiran data bisa datang langsung ke dinas sosial setempat yang akan mulai dibuka fiturnya mulai 1 Juli 2025.
(NW)
