indograf.com, Bandung – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai kontroversi usai meluncurkan kebijakan baru terkait peningkatan kapasitas rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri dari 36 menjadi 50 siswa per kelas. Meski diprotes keras oleh sejumlah sekolah swasta, Dedi menegaskan dirinya siap dikritik, dihujat, bahkan menderita demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak Jawa Barat.
“Pemimpin itu harus siap menerima hujatan, kritikan, tuntutan bahkan gugatan. Saya belajar dari para pendiri bangsa, bahwa memimpin itu menderita,” ucap Dedi, Sabtu (12/7/2025).
Ia menyebut kebijakan ini tidak berlaku seragam, melainkan tentatif, khususnya untuk daerah-daerah terpencil yang kekurangan akses sekolah. Tujuannya adalah untuk menekan angka putus sekolah yang masih tinggi di Jawa Barat. “Kalau di satu daerah ada sekolah negeri yang kuotanya hampir penuh, kenapa tidak dibuka sedikit untuk anak-anak lain yang tak punya pilihan?” ujar Dedi.
Namun langkah ini dinilai telah memukul eksistensi sekolah swasta. Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar, Ade D Hendriana, mengungkapkan bahwa pasca pengumuman penerimaan peserta didik baru (PPDB), jumlah pendaftar ke sekolah swasta justru anjlok drastis. Banyak siswa yang sebelumnya sudah mendaftar ke sekolah swasta, mencabut berkas untuk pindah ke sekolah negeri melalui program PAPS (Penanggulangan Anak Putus Sekolah).
“Alih-alih mendapat tambahan murid, sekolah swasta malah ditinggalkan. Kami melihat ada kejanggalan. Kebijakan ini hanya dibalut narasi penyelamatan pendidikan, tapi kenyataannya banyak sekolah swasta yang ditinggalkan murid,” kata Ade, Kamis (10/7/2025).
Sekolah Swasta Menjerit, Guru Terancam Menganggur
Di lapangan, kondisi ini terasa nyata. Beberapa sekolah swasta di Kabupaten Bandung Barat seperti SMK Mekarwangi Lembang dan SMK Taruna Lembang menghadapi krisis jumlah siswa. Ketua Yayasan Mekarwangi, Ayi Enoh, menyebut sekolahnya baru menerima 10 siswa pada tahun ajaran ini, padahal sudah melakukan promosi besar-besaran hingga menggratiskan biaya bagi siswa tidak mampu.
“Sudah akreditasi A, biaya murah, bahkan gratis bagi siswa miskin, tapi tetap saja sepi. Sejak zonasi diberlakukan jumlah pendaftar menurun, dan kini makin parah karena kebijakan penambahan rombel,” ujar Ayi prihatin.
Menurut Ayi, bila situasi ini terus dibiarkan, tak hanya siswa yang dirugikan tetapi juga para guru yang kini terancam kehilangan pekerjaan. “Yayasan kesulitan membayar gaji guru. Kalau tidak ada solusi, sekolah bisa tutup,” tegasnya.
Nasib serupa dirasakan Yayasan Al Musyawarah yang menaungi SMK Taruna Lembang. Ketua Yayasan, Undang Abdurahman, mengungkapkan pendaftar baru tahun ini belum mencapai 15 orang. Menurutnya, sekolah kecil semakin tersisih oleh sekolah swasta baru yang lebih modern dan menawarkan jurusan yang lebih beragam.
“Kami pernah punya jurusan Keperawatan, tapi karena kalah saing kini hanya tinggal Farmasi. Pemerintah harus hadir. Ini bukan cuma soal sekolah, tapi soal keadilan dalam akses pendidikan,” katanya.
Pemprov Jabar: Kritik Boleh, Tapi Harus Objektif
Menanggapi protes dari FKSS dan yayasan sekolah swasta, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, menilai kekhawatiran tersebut masih bersifat subjektif. Ia memastikan bahwa semua mekanisme penerimaan siswa dalam program PAPS sudah diatur dalam Keputusan Gubernur, lengkap dengan kriteria dan indikatornya.
“Kalau ada pelanggaran, silakan laporkan. Kami siap mendiskualifikasi jika terbukti ada titipan,” ujar Purwanto.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jabar, Herman Suryatman, menegaskan bahwa program PAPS ditujukan untuk empat kelompok anak rentan putus sekolah, seperti korban bencana, anak panti asuhan, anak dari orang tua yang tidak bekerja, dan anak dari lingkungan sekitar sekolah yang tidak mampu secara ekonomi.
“Kita ingin anak-anak ini tetap bisa sekolah, apapun kondisinya. Tapi bukan berarti sekolah swasta ditinggalkan, kita tetap akan duduk bersama membahas solusinya,” ujar Herman.
Jabar Targetkan Nol Putus Sekolah, Tapi Siapa yang Tertinggal?
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan optimisme bahwa dalam tiga tahun ke depan, Jawa Barat bisa mencapai nol persen angka putus sekolah. Namun di sisi lain, sekolah swasta merasa tidak dilibatkan dalam langkah strategis ini.
Kebijakan penambahan rombel di sekolah negeri dinilai menciptakan ketimpangan baru: sekolah negeri makin penuh, sekolah swasta makin sepi. Para pengelola pendidikan berharap, solusi yang diambil pemerintah bisa lebih berpihak kepada keberlanjutan semua jenis lembaga pendidikan.
“Kami mendukung niat baik Pak Gubernur, tapi mohon jangan sampai niat baik ini justru mematikan sekolah swasta kecil yang selama ini ikut mencerdaskan bangsa,” tutup Ayi.
(NW)
