INDOGRAF – Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Palangka Raya menyatakan perang lawan korupsi.
Ini sebagai bentuk upaya memacu reformasi menuju wilayah bebas korupsi.
Langkah ini memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan bersih melalui pembangunan Zona Integritas (ZI).
Guna, merealisasikan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kepala Kantah Kota Palangka Raya Ferdinan Adinoto, S.SiT., M.Si., menegaskan bahwa perubahan dimulai dari pola pikir dan budaya kerja pegawai.
“Reformasi birokrasi bukan sekadar slogan tapi dibuktikan secara nyata dalam pelayanan sehari-hari,” tegas Ferdinan Adinoto, Kamis 10 Juli 2025.
Dengan pendekatan bertahap dan terstruktur, Ferdinan memimpin langsung penguatan ZI, pembentukan tim kerja.
Termasuk, sosialisasi internal, evaluasi kinerja, hingga pelaporan berkala.
“Semua langkah ini harus dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas,” ujar Ferdinan Adinoto.
Sementara, beberapa langkah konkret yang telah dilakukan yakni percepatan layanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan target 209 bidang.
Lalu, Redistribusi Tanah sebanyak 700 bidang, serta peningkatan tujuh layanan prioritas.
Kantah Palangka Raya juga menyederhanakan alur layanan, memasang informasi publik secara terbuka.
Menariknya lagi Kantah Palangka Raya telah menerapkan prinsip “No Gratifikasi”.
Tidak cukup itu saja, upaya lain yang ditempuh mencakup pelatihan etika layanan.
Selanjutnya, percepatan proses permohonan, serta peningkatan responsivitas terhadap masyarakat.
Komunikasi dua arah, juga digencarkan melalui survei kepuasan, kotak pengaduan, dan sosialisasi langsung kepada warga.
Dengan semangat kolektif pegawai dan partisipasi masyarakat, Kantah Kota Palangka Raya optimistis mampu mewujudkan birokrasi profesional, bersih, dan terpercaya.
“Zona Integritas bukan hanya soal dokumen atau deklarasi, tapi budaya kerja yang menjunjung integritas dan pelayanan berkualitas,” pungkas Ferdinan Adinoto.
